Jakarta – Penempatan militer dalam urusan pertambangan dan sektor energi terus menuai sorotan publik. Dalam kerangka demokrasi dan supremasi sipil, langkah ini dipertanyakan apakah benar menjadi solusi keamanan atau justru dianggap sebagai kemunduran dari semangat Reformasi 1998.
Jurnalis senior Darmawan Sepriyossa menilai keterlibatan militer di sektor-sektor tersebut merupakan langkah mundur dari prinsip demokrasi.
“Bagi saya itu tetap langkah mundur. Kalau kita mulai beri toleransi, toleransinya akan semakin luas dan makin sulit dibatasi,” tegas Darmawan.
Ia mengingatkan bahwa kebiasaan memberi kelonggaran demi alasan stabilitas justru berpotensi membuka ruang normalisasi peran militer di ranah sipil.
“Awalnya mungkin dianggap darurat, lalu dibiarkan. Lama-lama wilayah yang ‘ditoleransi’ itu akan makin meluas. Ini yang berbahaya,” ujarnya.
Menurut Darmawan, sikap yang seharusnya diambil pemerintah adalah tegas membatasi peran TNI agar tidak keluar dari fungsi pertahanan negara.
“Yang tepat itu sebenarnya sederhana: tegas, tidak. Harus jelas. Kalau memang terpaksa karena kondisi tertentu, boleh, tapi harus ada batas waktu yang ketat,” kata dia.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa selama masa toleransi tersebut, pemerintah wajib membangun kapasitas aparat sipil agar bisa mengambil alih peran yang semestinya.
“Kalau misalnya dikasih waktu 10 tahun, maka dalam 10 tahun itu harus benar-benar serius mendidik dan melatih aparat non-TNI supaya kapabel. Bukan malah keterusan,” ucapnya.
Darmawan menutup pernyataannya dengan peringatan keras bahwa pembiaran yang berlangsung lama akan menciptakan preseden buruk bagi masa depan reformasi.
“Kalau dibiarkan terus-menerus, toleransi kecil akan jadi kebiasaan besar. Dan akhirnya semua merembet ke mana-mana,” pungkasnya.
