Nawi Jaya Ingin Generasi Muda Kenali Peluang Karier Industri Data Center

Nawi Jaya
Ketua Umum IDCEC, Nawi Jaya.
banner 468x60

JAKARTA – Pertumbuhan industri pusat data atau data center di Indonesia dinilai harus diimbangi dengan penguatan ekosistem nasional. Pemerintah didorong tidak hanya berfokus menarik investasi, tetapi juga memastikan pembangunan infrastruktur digital tersebut memberikan manfaat nyata bagi tenaga kerja, industri manufaktur, dan perekonomian dalam negeri.

Chairman Indonesia Data Center Ecosystem Council (IDCEC), Nawi Jaya, mengatakan pesatnya pembangunan data center harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk membangun industri yang mandiri dan memiliki daya saing internasional.

Berdasarkan informasi yang disampaikan tim Polri, saat ini terdapat sekitar 89 data center di Indonesia dengan estimasi kebutuhan energi mencapai 600–900 megawatt (MW). Kebutuhan tersebut diperkirakan terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan cloud computing, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), serta transformasi digital di berbagai sektor.

Nawi menilai, pertumbuhan tersebut perlu diikuti kesiapan regulasi, sumber daya manusia, dan industri pendukung di dalam negeri.

“IDCEC menyoroti seluruh aspek yang berkaitan dengan data center. Kami memiliki pengamatan yang menyeluruh terhadap berbagai isu dan perkembangan industri data center di Indonesia, karena fokus kami adalah bagaimana mempersiapkan dan membangun ekosistem data center nasional agar dapat berkembang secara berkelanjutan dan memiliki daya saing,” ujar Nawi dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

Ia menyebut setidaknya ada tiga persoalan strategis yang perlu mendapatkan perhatian bersama, yakni kepastian regulasi dan perizinan, peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, serta penguatan penggunaan komponen dan produk dalam negeri.

Dalam aspek regulasi, Nawi menilai pemerintah perlu membangun koordinasi yang lebih kuat antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sebab, pembangunan data center melibatkan sejumlah persyaratan dan kewenangan yang tersebar di berbagai instansi.

Menurutnya, persoalan yang dihadapi pengembang tidak selalu terletak pada sulitnya memperoleh izin, melainkan belum optimalnya integrasi koordinasi dan pemahaman mengenai prosedur yang harus dipenuhi.

“Menurut kami, persoalan perizinan data center sebenarnya bukan semata-mata sulit, tetapi masih membutuhkan kejelasan dan koordinasi yang lebih baik. Ada berbagai perizinan yang harus dipenuhi melalui kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Namun, terkadang koordinasi dan pemahaman terhadap persyaratan tersebut belum berjalan secara terintegrasi,” kata Nawi.

Atas kondisi tersebut, IDCEC mendorong pembentukan tim koordinasi atau gugus tugas khusus untuk mengawal proses perizinan dan pengembangan industri data center. Keberadaan tim tersebut diharapkan dapat menyelaraskan tahapan perizinan sekaligus memberikan kepastian kepada investor maupun pengembang.

“Karena itu, kami mendorong adanya suatu tim atau gugus tugas yang dapat mengoordinasikan seluruh proses tersebut sehingga pengembang memiliki kejelasan mengenai persyaratan, tahapan, dan kewenangan masing-masing instansi,” lanjutnya.

Selain persoalan perizinan, IDCEC juga menyoroti keterlibatan tenaga kerja Indonesia dalam pembangunan dan pengoperasian data center. Nawi melihat tenaga kerja asing masih cukup banyak dilibatkan dalam sejumlah proyek, terutama pada pekerjaan yang membutuhkan keahlian teknis dan pengalaman khusus.

Padahal, menurutnya, kesempatan bagi tenaga kerja lokal harus diperluas pada seluruh tahapan pekerjaan, mulai dari perencanaan, konstruksi, instalasi, commissioning, hingga operasional dan pemeliharaan.

“Porsi keterlibatan tenaga kerja lokal di industri data center masih perlu ditingkatkan, baik dalam tahap perencanaan, pembangunan, instalasi, commissioning, hingga pengoperasian dan pemeliharaan data center. Kita memahami bahwa industri ini membutuhkan keahlian khusus dan pengalaman yang tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Namun, hal ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja Indonesia agar ke depannya semakin banyak posisi strategis yang dapat diisi oleh tenaga kerja lokal,” ungkapnya.

Untuk mengejar kebutuhan tersebut, IDCEC menilai pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan transfer pengetahuan dari tenaga ahli berpengalaman perlu diperkuat.

Organisasi tersebut juga aktif melakukan sosialisasi ke sekolah dan institusi pendidikan untuk memperkenalkan industri data center kepada generasi muda, termasuk potensi pekerjaan dan jenjang karier di dalamnya.

“Kami juga aktif melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan institusi pendidikan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai potensi pekerjaan dan peluang karier di industri data center. Kami ingin adik-adik siswa mengenal industri ini sejak dini. Selain itu, kami juga mendorong program pendidikan dan pelatihan, termasuk membuka akses terhadap program pendidikan gratis, agar semakin banyak tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi untuk masuk ke industri data center,” jelasnya.

Persoalan berikutnya adalah penguatan rantai pasok nasional melalui peningkatan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Nawi mengatakan Indonesia sebenarnya telah memiliki industri manufaktur dan penyedia komponen yang berpotensi memenuhi kebutuhan pembangunan maupun operasional data center.

Namun, produk lokal masih menghadapi tantangan dalam persaingan harga, kualitas, standar teknis, hingga kecepatan pengadaan dibandingkan produk impor.

“Kami menyoroti penggunaan komponen dan produk dalam negeri dalam pembangunan maupun pengoperasian data center, termasuk bagaimana memperkuat supply chain nasional. Kami menemukan bahwa beberapa komponen sebenarnya sudah diproduksi di Indonesia, tetapi dalam praktik pengadaan, terkadang produk yang sama justru lebih kompetitif dari sisi harga dan waktu pengiriman apabila didatangkan dari luar negeri,” ujar Nawi.

Karena itu, ia mengingatkan bahwa peningkatan TKDN tidak cukup hanya dilakukan dengan mewajibkan penggunaan produk dalam negeri. Pemerintah dan pelaku industri juga perlu memastikan produsen nasional mampu menghasilkan barang yang kompetitif, berkualitas, serta memenuhi standar teknis dan sertifikasi yang dibutuhkan industri data center.

“Menurut kami, peningkatan TKDN tidak cukup hanya dilihat sebagai kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Kita juga harus membangun industri lokal yang kompetitif, memiliki kualitas dan sertifikasi yang sesuai dengan standar data center, serta mampu memenuhi kebutuhan proyek secara tepat waktu. Dengan demikian, industri data center dapat menjadi penggerak bagi pertumbuhan industri manufaktur dan rantai pasok nasional,” tegasnya.

Di luar tiga persoalan utama tersebut, IDCEC juga meminta pemerintah memperhitungkan perkembangan teknologi dalam penyusunan regulasi industri data center. Aturan yang dibuat saat ini dinilai harus mampu menjawab kebutuhan ekosistem nasional hingga satu dekade mendatang.

Nawi mengingatkan bahwa perkembangan AI dan cloud computing akan meningkatkan kebutuhan kapasitas komputasi. Dengan demikian, regulasi perlu adaptif terhadap perubahan teknologi, memberikan kepastian investasi, sekaligus tetap memperhatikan kepentingan nasional.

“Aturan perundang-undangan yang akan dibentuk harus memikirkan seperti apa kondisi dan kebutuhan ekosistem data center Indonesia untuk 10 tahun ke depan. Kita sedang memasuki era Artificial Intelligence, cloud computing, dan kebutuhan komputasi yang semakin besar. Oleh karena itu, regulasi harus adaptif terhadap perkembangan teknologi, memberikan kepastian bagi investor, sekaligus memperhatikan kepentingan nasional,” paparnya.

IDCEC turut menaruh perhatian terhadap aspek lingkungan, ketersediaan energi, serta perlindungan dan keamanan data. Dalam hal lingkungan, koordinasi dengan pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), pengelolaan air, dan efisiensi penggunaan sumber daya.

“Kami juga memberikan perhatian terhadap isu lingkungan, ketersediaan energi, serta perlindungan data. Untuk isu lingkungan, kami melihat pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan, termasuk AMDAL, pengelolaan air, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Kita juga harus memahami bahwa setiap data center memiliki karakteristik konsumsi energi dan air yang berbeda, tergantung pada desain, teknologi, dan sistem pendingin yang digunakan,” ungkapnya.

Kebutuhan energi juga menjadi perhatian penting karena fasilitas data center harus beroperasi sepanjang waktu. Untuk itu, IDCEC mendorong koordinasi dengan PT PLN agar perencanaan pasokan listrik sejalan dengan pertumbuhan pembangunan fasilitas tersebut.

“Terkait dengan ketersediaan energi, kami terus mendorong komunikasi dan koordinasi dengan PLN agar perencanaan kebutuhan listrik dapat berjalan seiring dengan perkembangan pembangunan data center. Data center membutuhkan pasokan listrik yang stabil dan andal selama 24 jam, sehingga kesiapan kapasitas jaringan dan infrastruktur kelistrikan harus diperhitungkan sejak awal,” kata Nawi.

Sementara dalam aspek keamanan informasi, IDCEC mendorong koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Langkah tersebut diperlukan agar standar keamanan dan sertifikasi internasional yang digunakan industri dapat berjalan selaras dengan ketentuan nasional.

“Sedangkan untuk perlindungan data dan keamanan informasi, kami juga mendorong koordinasi dengan Komdigi agar penerapan standar keamanan dan sertifikasi internasional yang digunakan oleh sejumlah data center dapat berjalan selaras dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku di Indonesia,” lanjutnya.

Nawi menegaskan, keberhasilan pertumbuhan industri data center tidak semestinya hanya diukur dari besarnya nilai investasi yang masuk ke Indonesia. Pemanfaatan lahan, energi, dan air sebagai sumber daya nasional harus sebanding dengan manfaat ekonomi dan sosial yang diterima masyarakat.

Ia berharap pembangunan data center mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia, memperluas penggunaan produk lokal, serta mendorong tumbuhnya industri pendukung nasional.

“Pembangunan data center yang semakin masif di Indonesia tentu menggunakan lahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki Indonesia. Karena itu, kami berharap investasi tersebut juga dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Indonesia. Jangan sampai kita hanya menjadi tempat bagi pembangunan fasilitas data center, tetapi tidak mendapatkan nilai tambah yang optimal dari pertumbuhan industri tersebut,” ujarnya.

Menurut Nawi, dukungan kebijakan pemerintah menjadi salah satu faktor penting agar Indonesia tidak hanya menjadi lokasi pembangunan fasilitas milik perusahaan global, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan ekosistem data center sendiri.

“Harapan kami, melalui dukungan dan kebijakan pemerintah yang tepat, pertumbuhan industri data center dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong penggunaan produk dalam negeri, serta mengembangkan industri pendukung nasional. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi industri data center global, tetapi juga mampu memiliki ekosistem data center yang kuat, mandiri, dan berdaya saing internasional,” pungkas Nawi.

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60